Extama – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa UNIBA (SMU) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Rektorat Universitas Bina Bangsa (UNIBA), Serang, pada Senin (26/5/2025).
Dimulai pukul 13.00 WIB sampai berlangsung hingga sore hari, dengan mengusung tema besar “Reformasi Birokrasi Kampus dari Korupsi serta Praktik Transaksional Nilai Akademik yang Tidak Adil.”
Aksi ini dilatarbelakangi oleh sejumlah persoalan yang dinilai krusial dan telah disertai bukti awal. Para mahasiswa menuding adanya praktik transaksional dalam dunia akademik hingga dugaan pungutan liar terhadap penerima bantuan pendidikan.
Dalam aksinya, SMU menyuarakan lima poin tuntutan utama:
- Pemecatan pihak Kemahasiswaan yang melakukan intimidasi terhadap mahasiswa.
- Pemecatan Wakil Rektor III dan jajaran Kemahasiswaan yang diduga terlibat pungutan liar Kartu Indonesia Pintar (KIP).
- Penuntasan kasus dugaan jual beli nilai akademik.
- Transparansi pengelolaan dana mahasiswa.
- Pemenuhan hak-hak serta fasilitas mahasiswa secara merata dan adil.
“Sampai hari ini kita melaksanakan aksi karena beberapa problematika yang menurut kami sangat krusial di Universitas Bina Bangsa. Mulai dari transaksi nilai, pungli, intimidasi, sampai kebebasan mimbar akademik yang dibatasi,” ujar Farida, mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum UNIBA, saat orasi.
Berdasarkan rilis yang diterima redaksi, mahasiswa menyoroti praktik sistematis dalam transaksi nilai serta pemaksaan biaya tambahan terhadap mahasiswa yang telat membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT).
“Praktik ini tidak hanya merusak integritas akademik, tapi juga menunjukkan kegagalan institusi dalam menjalankan fungsinya secara etis,” tulis pernyataan resmi SMU.
Selain itu, mahasiswa juga mengungkap dugaan pungutan liar oleh pihak Kemahasiswaan terhadap penerima KIP. Proses seleksi beasiswa tersebut diduga diwarnai nepotisme, bahkan mencantumkan “silaturahmi” sebagai salah satu kriteria tidak tertulis bagi penerima bantuan.
Tak hanya masalah administratif, SMU juga menuding adanya tekanan terhadap mahasiswa yang menyuarakan kritik. Mereka menyebut beberapa mahasiswa mengalami intimidasi akibat menyampaikan pendapat yang berbeda dengan kebijakan universitas.
“Tujuan aksi kita hari ini adalah mereformasi birokrasi kampus yang menurut kami sudah seperti kerajaan kecil. Kita ingin kebebasan mimbar akademik ditegakkan dan hak mahasiswa dipenuhi,” tegas Farida.
Menanggapi tuntutan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Rektor UNIBA, Prof. Drs. Muhammad Suparmoko, MA., Ph.D, menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan strategis kampus.
“Saya tidak tahu-menahu soal kebijakan ini, karena semua keputusan dipegang oleh Pak Furtasan (Dr. Furtasan Ali Yusuf, SE., S.Kom., M.M) selaku Pembina UNIBA,” ujarnya saat menemui massa aksi.
Lebih lanjut, Prof. Suparmoko menjelaskan bahwa posisinya hanya bersifat administratif.
“Saya di sini hanya menandatangani hal-hal administratif seperti pembelian sarana prasarana atau pemindahan mahasiswa. Kebijakan kampus sepenuhnya ada di tangan Pak Furtasan,” jelasnya.
Ia juga mengungkap bahwa penunjukan dirinya sebagai rektor merupakan hasil keputusan pembina kampus, lantaran saat itu hanya dirinya yang telah menyandang gelar profesor.
“Untuk jadi rektor tetap, syaratnya harus guru besar. Saat itu hanya saya yang memenuhi syarat itu,” ungkapnya.
Dalam aksi tersebut, pihak rektorat menandatangani fakta integritas sebagai bentuk komitmen, meski dengan catatan bahwa seluruh tuntutan mahasiswa akan terlebih dahulu disampaikan kepada pembina kampus.
“Tak masalah kalau dilanjutkan dengan fakta integritas. Tapi perlu dicatat bahwa saya hanya menyampaikan saja kepada Pak Furtasan,” ujar Prof. Suparmoko.
Pada akhirnya pihak rektorat menandatangani fakta integritas dengan catatan mereka hanya akan menyampaikan kepada yang berwenang.
“Harapan kami, semua tuntutan yang telah disampaikan kepada Plt. Rektor benar-benar diteruskan kepada pembina. Kami juga meminta mereka menandatangani fakta integritas sebagai bukti komitmen.” Ujar farida.
“Namun, ada beberapa narasi yang diubah, di mana seharusnya pihak rektorat akan memenuhi seluruh tuntutan diubah menjadi hanya menyatakan akan menyampaikan tuntutan kami kepada pembina,” tutup Farida saat wawancara.
SMU menyatakan akan terus memantau proses penyampaian tuntutan mereka. Jika dalam waktu yang telah ditentukan tidak ada tindak lanjut maupun jawaban dari pihak kampus, mereka menyatakan siap menggelar aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar.
Author : Olip
Editor : Khaishya