Extama – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
APBD memiliki beberapa fungsi utama, di antaranya sebagai instrumen kebijakan ekonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, APBD juga digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi kesenjangan sosial antarwilayah.
Lebih jauh, APBD menjadi acuan utama dalam pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya.
Wakil Gubernur Banten, A. Dimyati Natakusumah, menegaskan bahwa pengelolaan APBD 2025 akan difokuskan pada sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas utama.
Dalam pernyataannya di Kota Serang pada Senin, 10 Maret 2025, ia menyampaikan bahwa pencapaian pendidikan dasar di Banten selama sembilan tahun terakhir sudah cukup baik dengan meningkatnya angka partisipasi sekolah dasar dan menengah pertama.
Namun, ia mengakui bahwa masih terdapat tantangan besar pada jenjang pendidikan menengah atas, yang merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berupaya memperkuat kebijakan pendidikan gratis untuk memperluas akses bagi seluruh siswa, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Saat ini, kebijakan pendidikan gratis baru diterapkan untuk sekolah negeri di jenjang SMA dan yang setara.
Dimyati menyoroti fakta bahwa sekitar 40 persen lulusan SMP atau sederajat tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Dari 60 persen siswa yang melanjutkan ke SMA, hanya 20 persen yang akhirnya mampu menempuh pendidikan tinggi, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang terkendala dalam mengakses pendidikan lanjutan, baik karena faktor ekonomi, keterbatasan infrastruktur pendidikan, maupun alasan sosial lainnya.
Sebagai solusi, Pemprov Banten berencana mengalokasikan Rp140 miliar guna mendanai program pendidikan gratis bagi sekolah swasta mulai tahun ajaran 2025/2026.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah serta membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
Selain pendidikan, Pemprov Banten juga menargetkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama dalam penggunaan APBD 2025.
Pada tahun anggaran 2024, APBD Banten ditetapkan sebesar Rp11,3 triliun. Sementara itu, untuk tahun anggaran 2025, DPRD Provinsi Banten mengesahkan APBD dengan nilai Rp11,54 triliun.
Namun, dalam penyusunannya, pemerintah melakukan pemangkasan anggaran sebesar Rp1,2 triliun. Kebijakan ini diambil sebagai upaya penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah serta untuk memastikan bahwa dana dapat dialokasikan ke program prioritas yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat.
Salah satu langkah efisiensi yang diterapkan adalah pengurangan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen, yang dianggap sebagai salah satu pos anggaran yang bisa dihemat tanpa mengurangi efektivitas kerja pemerintahan.
Kebijakan ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto, yang mendorong efisiensi dalam penggunaan APBD agar anggaran lebih difokuskan pada program-program pembangunan yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
Dengan adanya pemangkasan ini, diharapkan anggaran yang sebelumnya digunakan untuk perjalanan dinas dapat dialihkan ke sektor yang lebih strategis, terutama pendidikan dan infrastruktur.
Dari penghematan tersebut, sekitar Rp193 miliar akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan peningkatan layanan pendidikan.
Pembangunan infrastruktur jalan yang lebih baik diharapkan dapat mendukung mobilitas masyarakat, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Sementara itu, peningkatan layanan pendidikan mencakup perbaikan fasilitas sekolah, pembangunan laboratorium dan perpustakaan, serta peningkatan kualitas tenaga pengajar melalui pelatihan berbasis kompetensi.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten, Rina Dewiyanti, mengungkapkan bahwa rincian penggunaan anggaran antara sektor pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut.
“Belum dirinci,” ujar Rina saat menjawab pertanyaan dari Kabar Banten mengenai efisiensi anggaran dalam APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 pada Senin, 10 Maret 2025.
Hingga saat ini, pemerintah masih menyusun perencanaan agar alokasi dana dapat digunakan secara optimal, transparan, dan akuntabel.
Meskipun demikian, pemerintah memastikan bahwa anggaran tetap digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, dengan menitikberatkan pada program-program yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah, optimistis bahwa program-program prioritas ini dapat berjalan dengan baik.
Ia menegaskan bahwa, dengan dukungan aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, transparan, dan solid, pembangunan daerah dapat terealisasi secara efektif dan efisien.
Pemprov Banten juga berharap masyarakat dapat memahami serta mendukung langkah-langkah efisiensi ini agar manfaatnya bisa dirasakan secara luas, terutama dalam hal peningkatan kualitas pendidikan dan infrastruktur yang lebih memadai.
Dengan berbagai kebijakan efisiensi yang diterapkan, APBD Banten 2025 diharapkan dapat menjadi instrumen pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Meskipun terdapat pemangkasan anggaran, pemerintah tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui investasi di sektor pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya.
Langkah ini diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi pembangunan di Provinsi Banten serta menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, maju, dan berdaya saing.
Author : Winda
Editor : Khaishya