Extama – Aliansi Mahasiswa Pemuda Rakyat (Ampera) bersama berbagai elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi di lampu merah Ciceri, Serang pada pukul 14.00 WIB hingga malam. (22/8/2024).
Aksi ini tidak hanya bertujuan untuk menolak revisi RUU Pilkada yang dianggap mengkhianati konstitusi, tetapi juga untuk menentang maraknya politik dinasti yang semakin menggerogoti demokrasi di Indonesia.
Latif, Humas Ampera, menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar protes biasa, tetapi upaya serius untuk memastikan konstitusi dan tetap tegak di tengah upaya segelintir pihak yang mencoba membangun dinasti politik melalui revisi undang-undang tersebut.
“Kami hadir di sini untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi dan menolak segala bentuk pelemahan demokrasi.” ujar Latif pada saat wawancara.
Menurut Latif, tindakan DPR RI yang sering kali menunda-nunda pengesahan undang-undang hingga momen di mana rakyat lengah, sangat mencederai prinsip demokrasi.
“DPR RI seharusnya mendengarkan dan menyerap aspirasi rakyat, bukan justru mengkhianati konstitusi. Ini bukan soal identitas warna atau golongan, tapi soal hak rakyat dan demokrasi.”
Para demonstran mengkhawatirkan bahwa revisi RUU Pilkada dan politik dinasti akan menciptakan raja-raja kecil di daerah, yang dapat merusak tatanan demokrasi dan memperburuk kesenjangan kekuasaan. Oleh karena itu, Ampera dan elemen masyarakat lainnya menegaskan bahwa konstitusi adalah milik rakyat dan harus ditegakkan demi menjaga keutuhan demokrasi.
Latif menegaskan, gerakan ini bukanlah aksi satu kali.
“Jika revisi ini masih dilanjutkan, kami akan terus menggerakkan aksi hingga tingkat nasional. Ini bukan hanya soal Pilkada, tapi soal menegakkan demokrasi dan konstitusi yang lebih fundamental.” tambahnya.
Aksi yang berlangsung hingga malam hari ini menunjukkan betapa seriusnya para peserta dalam mengawal isu ini. Mereka berjanji akan terus memantau perkembangan DPR RI dan siap menggelar aksi lanjutan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
Aksi ini pun menjadi simbol perlawanan terhadap segala bentuk pelemahan demokrasi dan konstitusi yang dianggap dilakukan oleh pemerintah saat ini.
“Segala bentuk konstitusi adalah milik rakyat dan harus ditegakkan oleh rakyat.” tegas Latif, menutup orasinya.
Author – (Ine/Ext)