Extama – DPR Sahkan Perluasan Kewenangan BI, Independensi Bank Sentral Jadi Sorotan di Tengah Pelemahan Rupiah
Extama – Pengesahan perluasan kewenangan Bank Indonesia (BI) oleh DPR hadir di momen yang tidak bisa dibilang kebetulan. Nilai tukar rupiah tengah tertekan, sempat menyentuh level Rp17.000 per dolar AS, angka yang langsung memantik perbandingan dengan krisis 1997-1998 di kalangan pelaku pasar. Di tengah situasi itulah, kebijakan yang memperluas peran BI ini memunculkan perdebatan mengenai batas antara efektivitas kebijakan ekonomi dan independensi bank sentral.
Di satu sisi, perluasan kewenangan dapat membantu BI merespons tantangan ekonomi yang semakin kompleks, terutama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah ketidakpastian global yang kini turut menekan nilai tukar. Dengan peran yang lebih luas, koordinasi antara BI dan pemerintah diharapkan menjadi lebih cepat dan efektif ketika menghadapi krisis atau gejolak ekonomi seperti yang sedang terjadi saat ini.
Namun, perhatian utama yang muncul adalah potensi berkurangnya independensi BI. Sebagai bank sentral, BI memiliki tugas penting untuk menjaga stabilitas nilai rupiah dan mengendalikan inflasi secara profesional berdasarkan kondisi ekonomi, bukan kepentingan politik jangka pendek. Jika independensi tersebut melemah, terdapat kekhawatiran bahwa kebijakan moneter dapat lebih mudah dipengaruhi oleh kepentingan di luar pertimbangan ekonomi.
Yusuf Rendy Manilet, Peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, berpendapat bahwa penciptaan lapangan kerja sejatinya dipengaruhi oleh banyak faktor yang berada di luar jangkauan langsung bank sentral. Dengan memperluas mandat BI ke ranah yang selama ini bukan domain utamanya, ia khawatir akan muncul ketidakjelasan dalam pembagian tanggung jawab ketika target pertumbuhan atau lapangan kerja tidak tercapai.
“Akibatnya, tanggung jawab menjadi samar. BI dapat disalahkan atas persoalan yang sebenarnya berasal dari sektor lain, sementara di sisi lain, BI juga bisa berargumen bahwa tugasnya sebatas menciptakan kondisi yang mendukung, bukan menjamin hasil akhir,” ujar Yusuf.
Kondisi ini berpotensi menurunkan kepercayaan pasar dan investor, yang pada akhirnya dapat berdampak pada stabilitas perekonomian nasional, termasuk memperparah tekanan terhadap rupiah yang sudah berlangsung belakangan ini.
Bagi mahasiswa, dampaknya dapat dirasakan melalui perubahan biaya hidup, seperti harga kebutuhan pokok, transportasi, dan biaya pendidikan. Selain itu, stabilitas ekonomi juga memengaruhi peluang kerja setelah lulus karena dunia usaha cenderung lebih berkembang dalam kondisi ekonomi yang stabil.
Perluasan kewenangan BI sebaiknya diimbangi dengan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang kuat agar independensi bank sentral tetap terjaga. Kewenangan yang lebih besar memang dapat meningkatkan efektivitas kebijakan, tetapi kepercayaan publik dan pasar terhadap BI juga harus dipertahankan.
Tujuan menjaga stabilitas ekonomi nasional dapat tercapai tanpa mengorbankan prinsip independensi yang selama ini menjadi fondasi penting dalam pengelolaan kebijakan moneter Indonesia.
Author : Tari / Ext
Editor : Sella / Ext