Extama – Kebijakan efisiensi anggaran pendidikan yang diberlakukan pemerintah belakangan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan mahasiswa. Banyak yang khawatir bahwa kebijakan ini akan berdampak pada kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), yang merupakan biaya pendidikan wajib bagi mahasiswa setiap semester di perguruan tinggi negeri (PTN).
UKT berlaku bagi mahasiswa yang diterima melalui berbagai jalur seleksi, termasuk Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), serta jalur mandiri. Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, muncul kekhawatiran bahwa beban biaya kuliah akan meningkat sebagai dampak dari pengurangan dana yang dialokasikan untuk pendidikan tinggi.
Namun, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan berdampak pada kenaikan UKT. Senada dengan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga telah melarang PTN untuk menaikkan UKT akibat pemotongan anggaran.
Dikutip dari Antara. “Kalau mereka juga kena efisiensi, ada kemungkinan perguruan tinggi akan mencari tambahan dana untuk pengembangan, dan kalau tidak ada opsi lain, terpaksa menaikan uang kuliah,” ujar Satryo dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah berdampak pada beberapa pos pendanaan untuk perguruan tinggi. Beberapa di antaranya adalah:
1. Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) mengalami efisiensi sebesar 50 persen dari pagu awal Rp6,018 triliun.
2. Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (BPPTNBH) dipangkas 50 persen dari pagu awal Rp2,37 triliun.
3. Dana Program Revitalisasi PTN (PRPTN) mengalami pemangkasan 50 persen dari pagu awal Rp856 miliar.
4. Dana Bantuan Pusat Unggulan Antar Perguruan Tinggi (PUAPT) dan bantuan kelembagaan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) mengalami pemangkasan masing-masing 50 persen dari pagu awal Rp250 miliar dan Rp365 miliar.
Secara keseluruhan, total efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terhadap Kementerian Diktisaintek mencapai Rp14,3 triliun dari total pagu awal Rp56,607 triliun.
Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (14/2/2025), Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tidak boleh dijadikan alasan bagi PTN untuk menaikkan UKT. Ia menjelaskan bahwa pemotongan anggaran lebih banyak difokuskan pada pengurangan belanja seremonial, perjalanan dinas, serta kebutuhan alat tulis.
“Langkah ini tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi terkait UKT,” tegas Sri Mulyani.
Lebih lanjut, pemerintah akan melakukan kajian mendalam terhadap anggaran operasional PTN untuk memastikan bahwa efisiensi yang dilakukan tidak mengganggu jalannya kegiatan akademik. Hal ini bertujuan agar PTN tetap dapat menjalankan fungsi pendidikan dan pelayanan masyarakat sesuai amanat undang-undang.
“Pemerintah akan meneliti secara detail anggaran operasional perguruan tinggi untuk tidak terdampak, sehingga tetap dapat menyelenggarakan tugas PTN dan pelayanan masyarakat sesuai amanat PTN tersebut,” ujar Sri Mulyani.
Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, mahasiswa berharap agar tidak terjadi kenaikan UKT yang justru akan membebani mereka. Pemerintah telah menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tidak boleh berdampak pada biaya pendidikan mahasiswa.
Oleh karena itu, masyarakat menantikan langkah konkret dari pemerintah dan perguruan tinggi dalam mengelola anggaran agar proses belajar mengajar tetap berjalan dengan optimal tanpa membebani mahasiswa.
Author – (Ersya/Ext)
Editor – (Ajeng/Ext)