Extama – Kampanye “Terima Kasih Jokowi” telah menjadi topik hangat di media sosial Indonesia, terutama menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam kampanye ini, pengguna media sosial membagikan konten positif tentang Jokowi, berterima kasih atas berbagai pencapaiannya. Namun, beberapa pihak mempertanyakan apakah kampanye ini muncul secara spontan atau bagian dari strategi komunikasi politik yang terorganisir.
Kampanye “Terima Kasih Jokowi” hadir dalam bentuk unggahan foto, video, dan teks yang memuji kebijakan pemerintah selama dua periode kepemimpinan Jokowi. Infrastruktur seperti jalan tol, bandara, dan moda transportasi massal, serta program sosial seperti Kartu Prakerja, sering menjadi sorotan utama dalam konten tersebut.
Namun, keberadaan kampanye ini juga menimbulkan skeptisisme. Banyak yang berpendapat bahwa pola penyebaran dan keseragaman pesan terlihat seperti bentuk pengelolaan citra yang sistematis. Pengamat media sosial dan politik mencatat bahwa penggunaan buzzer dan influencer berbayar bukanlah hal baru di Indonesia, terutama menjelang momen-momen politik penting, seperti pemilu dan pergantian kepemimpinan.
Menurut laporan dari berbagai media, termasuk Tempo, pemerintah Indonesia dituduh melakukan operasi besar-besaran untuk membangun citra positif Presiden Joko Widodo menjelang akhir masa jabatannya. Majalah Tempo mengungkapkan adanya tawaran kontrak kerja sama dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) kepada beberapa media, dengan nilai hingga miliaran rupiah, untuk mempublikasikan keberhasilan pemerintah. Artikel utama berjudul “Operasi Memoles Citra” menjelaskan bagaimana pemerintah berupaya menyebarluaskan pesan positif ini melalui media massa dan media sosial.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengkritik tindakan ini sebagai bentuk tekanan terhadap kebebasan pers. Mereka menilai bahwa penggunaan uang untuk memengaruhi pemberitaan dapat melemahkan independensi media dan mengarah pada pembungkaman kritik publik. Meskipun demikian, pemerintah membantah tuduhan ini, menyatakan bahwa mereka tidak melakukan pengaturan konten media secara sepihak atau dengan imbalan finansial.
Isu ini menyoroti tantangan antara independensi media dan upaya pemerintah dalam membentuk opini publik, terutama menjelang pergantian kepemimpinan. Perdebatan terkait hubungan antara pemerintah dan media tetap menjadi isu sensitif di Indonesia.
Author – (Khaishya/Ext)
Editor – (Ine/Ext)