Extama – Rombongan petani dari Riau dan Jambi yang sedang melaksanakan aksi jalan kaki sejauh 1.300 kilometer tiba di Universitas Bina Bangsa, Serang, pada pukul 11.18 WIB. Para petani singgah di universitas tersebut untuk melaksanakan ibadah shalat Jumat dan beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. (6/12).
Universitas Bina Bangsa dipilih karena lokasinya yang strategis di jalur utama penghubung antarkota, yakni Jalan Serang-Jakarta.
Rizki Ramadhan, Ketua Eksekutif Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Serang, yang juga mendukung aksi ini, menyatakan bahwa perjuangan ini adalah kelanjutan dari aksi yang dimulai pada Juni lalu.
“Pada Juni, kami sudah memperjuangkan hal yang sama, tetapi pemerintah pusat belum melaksanakan rapat lanjutan yang sangat penting. Pemerintah daerah pun tidak mampu menyelesaikan masalah ini, jadi kami langsung membawa masalah ini ke pemerintah pusat,” ujarnya.
Aksi ini dimulai pada Senin, 2 Desember 2024, dari Riau dan Jambi, dan setelah bermalam di Alun-Alun Kota Serang pada Kamis malam, mereka melanjutkan perjalanan menuju Jakarta.
Rizki menambahkan bahwa mereka menargetkan perjalanan sejauh 20 kilometer per hari, dengan tujuan tiba di Jakarta pada Senin, 9 Desember 2024.
“Kami berusaha mencapai 20 kilometer perjalanan setiap harinya,” jelas Rizki.
Agar perjalanan ini berjalan lancar, para petani mengumpulkan biaya secara kolektif melalui iuran bersama untuk akomodasi, makanan, dan kebutuhan lainnya.
Lokasi untuk bermalam biasanya dipilih di tempat-tempat strategis seperti alun-alun atau area umum lainnya. Setelah beristirahat di Universitas Bina Bangsa, mereka berencana melanjutkan perjalanan dan bermalam di Kecamatan Kibin, Serang.
Aksi jalan kaki ini adalah bentuk perjuangan para petani dari empat wilayah di Jambi dan Riau yang terdiri dari:
1. Suku Sakai Rantau Bertuah dan Masyarakat Desa Kota Garo, Kabupaten Kampar, Riau
2. Masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu, Riau
3. Petani Desa Delima, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi
4. Suku Anak Dalam (SAD), Dusun Lamo Pinang Tinggi, Kabupaten Batanghari, Jambi
Mereka berjuang untuk mempertahankan tanah yang diduga telah dirampas oleh sejumlah perusahaan besar, termasuk PT Rimba Peranap Indah, PT Trimitra Lestari, PT WKS (Sinar Mas Group), dan PT Berkat Sawit Utama/PT Asiatic Persada.
Adapun tuntutan utama para petani dalam aksi ini meliputi:
1. Audiensi dengan Presiden: Meminta Presiden Prabowo Subianto dan kementerian terkait untuk membahas penyelesaian konflik agraria.
2. Perlindungan Hukum: Meminta jaminan hukum agar masyarakat dapat melanjutkan aktivitas mereka di lahan dengan aman.
3. Pengeluaran Lahan dari Izin Konsesi: Mengusulkan revisi izin konsesi untuk perusahaan yang mengklaim tanah milik masyarakat.
4. Pengembalian Lahan: Meminta penyelesaian konflik terkait 2.500 hektare lahan di Desa Kota Garo, Kampar, Riau.
5. Penerbitan Sertifikat Tanah: Memohon penerbitan sertifikat tanah untuk masyarakat Desa Delima dan Suku Anak Dalam.
6. Pengusutan Dugaan Pelanggaran Perusahaan: Mendesak penegakan hukum terhadap dugaan perambahan hutan tanpa izin oleh perusahaan.
7. Hentikan Kriminalisasi: Meminta penghentian kriminalisasi terhadap aktivis dan petani yang memperjuangkan hak-hak mereka.
Rizki berharap perjuangan para petani ini dapat menghasilkan hasil yang positif.
“Semoga hak-hak kami yang diperjuangkan dapat segera terwujud,” tutup Rizki.
Sementara itu, Ikhsan Arif Suzaki, Bendahara Umum Komite Pejuang Pertanian Rakyat (KPPR), menyoroti masalah utama yang terjadi di Kabupaten Kampar, khususnya di Desa Kota Garo, yang melibatkan penguasaan 2.500 hektare lahan oleh mafia tanah.
“Lahan ini diklaim atas nama kelompok tani, namun oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
Konflik serupa juga terjadi di Kecamatan Peranap, Tugu Batu Jaya, dan Kelayang, yang melibatkan perusahaan PT Rimba Peranap Indah.
“Masalah ini harus segera diselesaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lahan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat malah dikuasai oleh pihak yang tidak berwenang, yang akan semakin meningkatkan kemiskinan di daerah tersebut,” tambah Ikhsan.
Ikhsan juga mengajak mahasiswa untuk peduli terhadap masalah ini karena dampaknya langsung terhadap kehidupan rakyat.
“Ini adalah persoalan yang sangat mendasar dan menyentuh langsung kebutuhan rakyat,” tegasnya.
Aksi ini diharapkan bisa menarik perhatian pemerintah pusat dan memberikan solusi konkret terhadap konflik agraria yang terus merugikan masyarakat adat dan petani. Dukungan dari masyarakat luas, baik moril maupun materiil, sangat dibutuhkan untuk mendukung perjuangan ini.
Author – (Khaishya/Ext)
Editor – (Ine/Ext)