Extama – Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Kabinet Merah Putih dengan jumlah anggota mencapai 109 orang, menjadikannya kabinet terbesar sejak tahun 1966. Adapun total jumlah Menteri dan Kepala Badan setingkat menteri berjumlah 53 orang. Sedangkan jumlah Wakil Menteri sebanyak 56 orang, yang mencerminkan upaya untuk mengakomodasi berbagai kepentingan politik dan memastikan stabilitas pemerintahan.
Dalam postingan X (sebelumnya Twitter), pada desain dengan potret kebersamaan Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo dengan gamblang tertulis “Satu Kabinet, Dua Presiden” Tempo menyoroti dinamika pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto selama 100 hari pertama masa jabatannya.
Salah satu topik yang diangkat adalah peran mantan Presiden Joko Widodo yang masih terlihat aktif dalam berbagai kegiatan pemerintahan. Jokowi terlibat dalam proyek-proyek strategis yang dimulai pada masa kepemimpinannya dan melakukan kunjungan ke berbagai daerah menggunakan fasilitas kepresidenan. Situasi ini menimbulkan persepsi adanya dua figur presiden dalam satu kabinet, yakni Presiden Prabowo yang secara resmi memimpin pemerintahan, dan Jokowi yang masih menunjukkan pengaruhnya.
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Brawijaya, Prof. Anang Sujoko, memberikan pandangan kritis terkait aktivitas Jokowi ini. Menurutnya, ada strategi komunikasi politik yang dimainkan.
“Pak Wakil (Presiden) kita itu kan sebetulnya belum mantap ya dari sisi posisi sebagai Wakil Presiden. Banyak kritikan yang dilontarkan oleh banyak pihak. Mulai dari gaya dia pidato, gaya memimpin rapat, atau gaya ketika kunjungan seperti apa itu seolah-olah bukanlah seseorang yang layak menjadi pejabat. Apalagi levelnya Wakil Presiden,” katanya.
Anang juga menjelaskan bahwa dalam situasi seperti ini, diperlukan manajemen krisis untuk memperkuat posisi Wakil Presiden. Menurutnya, Jokowi sedang memainkan perannya untuk mendukung putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden.
“Ketika tidak mampu mensupport langsung kepada si Wakil Presiden, anaknya ini, maka dia harus memainkan isu. Memainkan isu dalam rangka untuk membangun bahwa Pak Jokowi itu masih ada. Sebetulnya tujuannya ke arah itu,” terangnya.
Di sisi lain, pengamat politik Eep Saefulloh Fatah berpendapat bahwa pengaruh besar Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, akan menjadi tantangan tersendiri bagi Presiden Prabowo Subianto.
“Ketika seseorang menjadi mantan presiden, otoritas formalnya memang hilang, tetapi pengaruhnya tetap ada. Saat ini, pertarungan terjadi antara kekuasaan Prabowo sebagai presiden dengan pengaruh besar Jokowi,” jelasnya.
Eep menambahkan bahwa pengaruh Jokowi dapat tetap berlangsung melalui berbagai saluran strategis, termasuk posisi Wakil Presiden yang saat ini dijabat oleh Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi.
Selain itu, penunjukan Mayor Jenderal Novi Helmy Prasetya sebagai pimpinan Bulog, perusahaan pengadaan pangan nasional, menimbulkan kekhawatiran mengenai meningkatnya peran militer dalam pemerintahan sipil. Ini adalah pertama kalinya sejak era Orde Baru seorang jenderal aktif memimpin Bulog, yang memicu perdebatan tentang batasan antara militer dan sipil dalam struktur pemerintahan. Menteri BUMN, Erick Thohir, menjelaskan bahwa penunjukan ini bertujuan untuk penyegaran.
“Tentu penyegaran harus dilakukan, memang kan penugasan yang diberikan ini harus bisa kita lakukan secara maksimal. Jadi review-review ini kita jalankan, kita jalankan sesuai dengan target-target yang diberikan saat ini,” ujar Erick dalam wawancara.
Dalam menanggapi situasi ini, penting bagi pemerintahan Presiden Prabowo untuk menegaskan otoritas dan peran masing-masing pihak guna memastikan jalannya roda pemerintahan yang efektif dan efisien. Transisi kepemimpinan yang jelas dan pembagian tugas yang tegas antara pejabat saat ini dan mantan pejabat diharapkan dapat menghindari potensi konflik kepentingan serta memastikan keberlanjutan pembangunan nasional.
Namun, meskipun keterlibatan mantan presiden dan penunjukan pejabat militer dalam posisi strategis dapat membawa manfaat tertentu, pemerintahan Presiden Prabowo perlu mempertimbangkan risiko-risiko yang muncul akibat pengaruh tersebut. Kehati-hatian dan pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa dinamika ini tidak mengganggu prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Author – (Khaisyha/Ext)
Editor – (Waty/Ext)