Extama – Ditengah krisis ekonomi yang dialami masyarakat, kebijakan efesiensi anggaran menjadi sorotan tajam akibat alokasi yang dinilai tidak efisien. Pemangkasan anggaran ini sangat membebani rakyat, berimbas pada kebutuhan yang diperlukan rakyat.
Seharusnya pemangkasan anggaran ini difokuskan pada pengeluaran negara yang bersifat boros, dan tidak produktif. Berikut adalah tujuh isu utama yang menjadi perdebatan harus dievaluasi dan dikurangi anggarannya.
1. Tunjangan Penjabat dan Fasilitas Mewah
Di tengah kondisi ekonomi yang memprihatinkan, disaat rakyat diminta berhemat, penjabat justru menikmati berbagai kemewahan dengan dana negara.
Hal tersebut membuat rakyat bertanya, apakah penggunaan uang rakyat justru untuk kemewahan para penjabat.
Ironisnya, Video yang baru-baru ini viral, memperlihatkan sejumlah penjabat yang tengah bersenang-senang berjoget ria di istana negara.
Sementara rakyat berjuang untuk memenuhi kehidupan dan menghadapi berbagai kesulitan ekonomi, hal tersebut menimbulkan pertanyaan dimana rasa empati mereka.
Mengutip Idntimes pada Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2000 pasal 1, disebutkan kalau gaji Presiden RI adalah 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain Presiden dan Wapres.
Sedangkan gaji Wakil Presiden RI adalah 4x gaji pokok tertinggi pejabat RI selain Presiden dan Wapres.
Sudah seharusnya pemangkasan anggaran ini berdampak pada seluruh jajaran penjabat.
2. Kabinet Gemuk dan Jabatan Tidak Efisien
Kabinet merah putih Prabowo-Gibran yang berjumlah 108 orang, terdiri dari 7 menteri koordinator, 41 menteri, 55 wakil menteri, dan 5 penjabat setingkat menteri, belum termasuk staf ahli, staf khusus, dan utusan khusus presiden.
Jumlah menteri dan wakil menteri yang banyak dibandingkan pemerintah sebelumnya, hal ini dinilai tidak penting karena termasuk pemborosan anggaran negara.
Struktur pemerintahan yang terlalu besar dianggap tidak efektif dan efesien dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kebijakan.
Pada 15 Februari 2025, di Sentul International Convention Center (SICC), Kab. Bogor, Jawa Barat. Presiden Prabowo Subianto selaku ketua umum Gerinda menyampaikan pidato pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerinda.
Presiden Prabowo juga menanggapi kritik dari masyarakat terkait kabinetnya, Prabowo mengatakan “Ada orang-orang pintar bilang, kabinet ini adalah kabinet gemuk, terlalu besar, ndasmu” ujarnya
“Kita seluas Eropa, Eropa 27 negara, dia punya 27 menteri keuangan, 27 menteri dalam negeri, 27 menteri luar negeri, 27 panglima” ucapnya.
Prabowo menambahkan “Tidak peduli saya disebut apa, yang penting hasilnya.” tutupnya. Sontak hal ini menuai banyak kritikan oleh masyarakat, khususnya di platform X.
Salah satu pengguna X, @halloagit berkomentar “tidak masuk akal sekali, ga apple to apple membandingkannya” Ujarnya.
“Namanya ada 27 negara, iya wajar punya 27 pemimpin, 27 menteri keuangan, dan 27 pejabat lainnya, sementara indonesia 1 negara dibandingin 27 negara.” Tambahnya.
Diperlukannya efesiensi anggaran kembali, agar anggaran negara digunakan secara lebih efektif.
3. Anggaran Aparat Keamanan untuk Kekerasan
Seringkali digunakan untuk tindakan represif terhadap masyarakat sipil, namun tidak terjadi pemangkasan anggaran pada sektor tersebut, menjadi sorotan masyarakat.
Hal ini terjadi karena dalam menangani demostrasi maupun konflik yang memicu kemarahan publik, terdapat pengguna kekuatan berlebihan.
Sehingga menimbulkan kritik apakah dana tersebut memang dialokasikan untuk peningkatan keamanan dan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan tindakan represif.
Menurut hasil pengumpulan data pengadaan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), anggaran perencanaan pengadaan di Kementerian Pertahanan, Polri, dan Kejaksaan sebesar Rp49,6 triliun.
Mengutip dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Jika merujuk pada pernyataan Wakil Ketua KPK, terdapat praktik lazim pemberian fee proyek sekitar 5-15 persen yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Dari hasil penghitungan ICW, maka potensi uang negara yang hilang akibat pemberian fee proyek terhadap pengadaan di tiga institusi tersebut sebesar Rp2,4-Rp7,4 triliun.
4. Proyek Strategis Nasional yang Merusak Lingkungan:
Proyek Strategis Nasional (PSN) proyek infrastruktur pemerintah Indonesia untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, ternyata banyak yang mengorbankan lingkungan hidup juga meresahkan masyarakat.
Seperti dua kasus Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menjdi perhatian beberapa waktu lalu, dikritik serta terjadi konflik sosial, yaitu Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dan Rempang Eco City.
Proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) diwilayah Jakarta dan sekitarnya, dinilai mengancam ekosistem pesisir pantai.
Serta menimbulkan konflik sosial akibat aktivitas lalu lalang truk muatan tanah di pemukiman warga, mengakibatkan insiden kecelakaan terjadi.
Proyek Rempang Eco City juga merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN)di Kepulauan Riau, terjadi konflik agraria.
Karena realokasi ribuan warga di 16 kampung adat untuk pembangunan kawasan industri, dan juga terdapat aksi kekerasan sepanjang tahun 2023-2024.
Kedua kasus ini merupakan salah satu dari banyaknya Proyek Strategis Nasional (PSN) yang merusak lingkungan.
Maka proyek yang menimbulkan permasalahan sosial, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan tidak mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat setempat seharusnya dievaluasi kembali.
5. Anggaran Buzzer dan Influencer Rezim:
Demi membangun citra pemerintahan, upaya membungkam suara kritis dan memanipulasi opini publik dilakukan. Anggaran yang digunakan untuk mendanai buzzer maupun influencer, dinilai buang-buang anggaran.
Akan lebih baik jika dana dialokasikan untuk program yang berdampak langsung bagi seluruh lapisan masyarakat.
Menuai kontroversi, pengangkatan Rudi Sutanto atau lebih dikenal Rudi Valinka, sebagai buzzer di platform X dengan username @kurawa, kini diangkat menjadi staf khusus Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, menimbulkan kecurigaan masyarakat.
6. Program Makan Bergizi Gratis yang Tidak Efektif:
Memiliki tujuan baik, namun Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ternyata tidak berjalan efektif, justru menimbulkan potensi korupsi dan penyalahgunaan anggaran.
Tidak adanya skala prioritas, pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya terorganisir mulai dari memprioritaskan daerah yang memiliki tingkat stunting maupun kekurangan gizi tinggi.
Pada 15 Februari 2025, di Sentul International Convention Center (SICC), Kab. Bogor, Jawa Barat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan “Rp 24 triliun terpaksa saya pakai untuk Makan Bergizi Gratis. Rakyat kita, anak-anak kita, tidak boleh kelaparan,” ujarnya.
Namun, anggaran yang besar ini masih tetap saja terjadi implementasi di lapangan yang bermasalah, mulai dari kualitas makanan yang kurang baik, distribusi makanan tidak merata, dan maupun kurangnya pengawasan.
7. Subsidi Biodiesel Korporasi Sawit
Subsidi besar-besaran untuk biodiesel yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan kelapa sawit, dianggap tidak adil dan tidak berkelanjutan.
Kebijakan ini merugikan petani kecil dan masyarakat umum, namun menguntungkan bagi korporasi besar. Selain itu, kebijakan ini mendorong pembukaan lahan sawit secara masif, sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan dan konflik agraria.
Banyak pihak berpendapat bahwa subsidi biodiesel yang dialokasikan untuk perusahaan besar, khususnya di sektor kelapa sawit, tidak selaras dengan prinsip keadilan sosial.
Lalu sebaiknya, dana ini digunakan untuk subsidi energi yang lebih langsung bermanfaat bagi masyarakat kecil.
Dengan berbagai permasalahan terkait anggaran negara, hal ini menunjukan masalah dalam pengelolaan penggunaan anggaran negara.
Pemangkasan anggaran seharusnya mengenai sektor yang tidak produktif dan merugikan rakyat, bukannya malah mengorbankan kesejahteraan masyarakat.
Maka dari itu, seluruh lapisan masyarakat agar menyerukan pemerintah lebih bijak dalam melakukan efisiensi anggaran.
Author – (Sella/Ext)
Editor – (Waty/Ext)